Kolaka Online – Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan rapat koordinasi pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat SMS Berjaya Kantor Pemda yang dihadiri oleh dua narasumber dari Asisten Deputi Perlindungan anak kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nuriah ,SST dan Prof. Usman Basyuni.
Bupati Kolaka H. AHmad safei yang di wakili oleh Asisten I Pemda H. Muh. Bakri,membuka acara Rapat Koordinasi tersebut dan mengatakan tindak pidana perdagangan orang sebagian besar adalah perempuan dan anak bayi yang berada di daerah perkotaan maupun di pedesaan, yang hidup dalam beberapa kekurangan dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan putus sekolah.
” Kita sebagai masyarakat Kolaka harus dapat melakukan tindakan preventif terhadap perubahan bentuk perdagangan orang dan ketika kita mendapatkan informasi kita dapat membantu memberikan pelayanan Paranormal bentuk modern dari perbudakan manusia di bidang perdagangan orang. Intinya jika ada informasi mengenai perbudakan ataupun perdangan orang langsung laporkan ke pemerintah setempat baik itu tingkat kabupaten maupun kecamatan.Cegah Perdagangan Orang di Kolaka ,” katanya.
Lanjut ia mengatakan beberapa hal yang mendukung adanya tindak pidana perdagangan orang diantaranya tentang permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Serta mau dibayar dengan relatif rendah dan tidak memerlukan perjanjian kerja.
“Kegiatan bisnis seperti ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sehingga kita harus bersama melakukan pengewasan terhadap kasus ini,”tuturnya (A1)
