Kolakaonline – Dengan Adanya Angaran Dana desa di Indonesia telah benyak mengubah desa menjadi maju. Namun tidak sedikit juga Kepala Desa (Kades) masuk jeruji besi (penjara) karena salah dalam penggunaan dana Desa. Untuk meminimalisir hal tersebut Perwira Polda Sultra memberikan sosialisasi Pembekalan pengawasan Dana Desa yang di laksanakan di Ruang Rapat Sasana Praja Kolaka Jumat (25/1/2019)
Kasi Pelatihan dan Kemampuan Bhabinkantibmas Polda Sultra, Kompol Aris Lakalu mengatakan awalnya polisi hanya ditugaskan sebagai pengawal saja namun untuk 2019 ini. Polda Sultra telah mendapat perintah dari Kapolri agar menyebarkan informasi bahwa Bhabinkantibmas harus masuk sebagai pendamping yang harus ikut dan menyaksikan dalam perencanaan, pelaporan yang menggunakan dana desa tersebut.
“Kapolsek dan Bahayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) yang ada di Kolaka wajib melakukan pendampingan dana desa,” katanya.
Lanjut ia mengatakan semua anggaran desa ada menunya diantaranya infrastruktur, ekonomi yang mempunyai tujuan akhir dana desa adalah mengurangi penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Pengeloan dana desa harus secara swakelola, untuk pembuatan jalan maka Kepala desa boleh di sewa alat berat tetapi tidak boleh di borongkan kepada kontraktor. Potensi kerawanan dana desa yaitu tahap perencanaan rawan tekanan dari instansi dan kelompok tertentu. Jadi Bhabinkantibmas wajib melakukan pendampinga,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Kolaka H.Ahmad Safei yang diwakili oleh Asisten satu H. Muh. Bakri mengatakan dana desa harus dikawal dalam pengelolaanya.
“Kami mengharapkan teman kepala desa dan camat untuk menggunakan dana desa yang baik dan benar. Sehingga penggunaanya diharapkan betul-betul mengikuti aturan yang ada. Ini tentu diharapkan pandampingan camat penanggung jawab agar bisa bersinergi dengan Kepolisian utamanya Kapolsek dan Bhabinlantibmas,” tambahnya.
Wartawan: Dadang
