Kolakaonline- Pelaksanaan proyek pembangunan di Kolaka yang akan di lelang pada tahun 2020 atau yang sementara proses lelang saat ini diharapkan harus objektif dan harus bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu di ungkapkan oleh Ketua LBH Asoka Keadilan Sultra Kabupaten Kolaka Achmad Jumades kepada kolakaonline.com
Untuk itu dia berharap, kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Saya minta jangan sampai ada proyek-proyek yang dilelang ada pihak-pihak dari luar Pokja pengadaan barang/jasa yang mengarahkan sehingga ada pemenang tender tertentu yang dimenangkan. Proses lelang Proyek Pemerintah kabupaten kolaka tahun 2020 baiknya harus objektif dan harus bebas dari KKN, sehingga para kontraktor dapat bersaing diharga penawaran dan panitia juga harus selektif terhadap dokumen yang dilampirkan oleh kontraktor,” ujar Jumades, Rabu (8/1/2020)
Ia mengatakan tidak akan menolerir apabila ditemukan kalau ada perusahaan yang dimenangkan namun tidak sesuai dengan kualifikasi dan pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum jika nantinya ada permainan proyek di Kolaka.
“Perbaiki sistem pelelangan yang ada sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Pokja harus profesional, independen, dan harus mampu mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku serta melihat referensi hasil pekerjaan para peserta lelang. Apabila memang ada peserta lelang yang memang memiliki rekam jejak hasil pekerjaan yang tidak baik di tahun-tahun sebelumnya, seharusnya menjadi point penting pertimbangan Pokja untuk tidak dapat memenangkan perusahaan tersebut, dan harusnya melakukan black list sehingga mereka tidak bisa ikut lelang,” tandasnya.
Menurut Jumades, saat ini seluruh lapisan masyarakat terus memantau pekerjaan kontraktor di Kolaka. Dengan adanya anggaran yang bernilai cukup besar untuk proyek tertentu akan membuat siapapun bisa “main mata” untuk memenangkan perusahaan sebagai pemenang lelang.
“Seharusnya para pemenang lelang itu sudah harus sesuai kriteria dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pokja sebagai pengambil keputusan akhir,” tukasnya.
Wartawan : Dadang
